DPD PWRI Lampung Soroti Kuantitas dan Kualitas MBG, Terutama Di Bulan Ramadhan

Bandar Lampung, LensaNews-Online -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu inisiatif utama pemerintah yang mulai dijalankan sejak 6 Januari 2025.

Dengan total anggaran mencapai Rp 335 triliun pada tahun ini, program tersebut bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat secara merata di berbagai daerah.

Namun, dibalik besarnya anggaran, muncul berbagai keluhan, protes serta kritikan dari masyarakat dalam pelaksanaannya, terutama penyaluran MBG di seluruh wilayah Provinsi Lampung, tepat pada Bulan Suci Ramadhan 1447 H atau tahun 2026 Masehi ini. 

Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPD PWRI) Provinsi Lampung, kini menaruh perhatian serius dan menyoroti tentang kuantitas dan kualitas MBG yang dibagikan oleh SPPG kepada siswa di seluruh wilayah Provinsi Lampung. 

Ketua DPD PWRI Lampung, Darmawan S.H.,M.H., mengungkapkan pihaknya telah menerima informasi dari berbagai pihak baik melalui pemberitaan media massa maupun media sosial, terkait keluhan, protes dan kritikan dari masyarakat terutama orang tua siswa tentang minimnya kualitas dan kuantitas MBG yang anak mereka terima.

Untuk itu Darmawan meminta kepada Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar meningkatkan pengawasan, terhadap kualitas dan kuantitas Menu MBG, melalui dinas instansi terkait. 

"Benar ini program Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah tidak boleh tinggal diam dan tutup mata dengan apa yang terjadi dilapangan, pemda harus mendengarkan keluhan dan kritikan masyarakat tentang MBG, dengan cara meningkatkan pengawasan terhadap kuantitas dan kualitas menu MBG yang disediakan oleh masing-masing dapur SPPG," ujar Darmawan, Selasa (24/02/2026). 

Dia juga mengatakan bahwa, MBG itu jangan sepenuhnya diasumsikan Gratis, karena sejatinya anggaran yang digunakan bukan anggaran dari dana Pribadi. 

"Jangan sampai pemerintah abai dengan masalah yang ada, karena MBG itu sejatinya bukan sepenuhnya gratis, karena anggaran yang digunakan adalah memakai uang negara yang bersumber dari APBN, itu berarti uang rakyat juga," ucap Darmawan. 

Oleh sebab itu Dia juga mengingatkan kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah agar dalam penggunaan anggaran negara dapat mengedepankan efektivitas, akuntabilitas dan transparansi, agar kebijakan program yang diambil tepat sasaran. 

Darmawan menegaskan bahwa langkah pencegahan dan pengawasan secara ketat perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi potensi korupsi dalam distribusi dana MBG.

Menurutnya, tantangan terbesar dalam program ini adalah mekanisme pendistribusian dana yang berakhir di Badan Gizi Nasional (BGN), sementara pelaksanaannya tersebar di berbagai daerah.

“Yang menjadi sorotan kita saat ini, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai sampai di daerah seperti es batu (yang mencair),” tegas Darmawan. 

Salah satu sorotan adanya dugaan penyimpangan yang disebutkan adalah pengurangan anggaran makanan dari Rp10.000 per penerima menjadi hanya Rp8.000. sampai dengan Rp.6000.

“Kami sudah menerima informasi dan laporan kekurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000, bahkan hanya sekitar Rp 6000., per penerima," terang Darmawan. 

Ia menambahkan bahwa penurunan nilai tersebut dapat berdampak langsung pada kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.

Untuk mencegah penyimpangan lebih lanjut, dan demi menjaga asupan gizi pada menu MBG, diharapkan Pemerintah daerah maupun pusat untuk melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas seperti BPK, BPKP, KPK, dan Kejaksaan. 

Darmawan mengungkapkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama dalam menjalankan program ini, agar program unggulan presiden Prabowo Subianto ini benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat. 

Dengan adanya perhatian lebih dari lembaga pengawas, diharapkan distribusi dana MBG dapat berjalan dengan lebih transparan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Jika Pemerintah Daerah serius mendukung dan menjalankan program presiden Prabowo ini, seharusnya pengawasan dan evaluasi terhadap pengelola SPPG lebih ditingkatkan, agar kepercayaan publik terhadap pemerintahan dibawah Presiden Prabowo-Gibran akan semakin besar dan meningkat." Tutup Darmawan. 

Ketua DPD PWRI Lampung itu juga meminta kepada seluruh DPC PWRI Kabupaten/Kota untuk terus melakukan pungsinya sebagai sosial kontrol dengan turut membantu Pemerintah dalam pengawasan program MBG di daerahnya masing-masing. 

Diketahui beberapa hari terakhir ini, jagat maya dihebohkan dengan berbagai pemberitaan di berbagai media massa maupun media sosial tentang menu MBG yang dibagikan saat bulan Puasa tidak sesuai baik kualitas gizi maupun kuantitas kesesuaian anggarannya.*

(Editor/Red)

Diduga! Menu "Keringan" SPPG ALRAFAEYZA MALIK NURMAN Di Sejumlah Sekolah Tak Sesuai Ketentuan BGN

Lampung Utara, LensaNews-Online –

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) disejumlah Sekolah di Lampung Utara banyak menuai kritik dari orang tua siswa dan pengamat pendidikan.

Di SDN 03 Tanjung Aman dan SMPN 03 Tanjung Aman menu yang disajikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada hari selasa (24/2) berupa "keringan" dinilai jauh dari standar gizi seimbang yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Berdasarkan pantauan di lapangan, porsi MBG hari selasa (24/2) yang diterima siswa di dua lembaga pendidikan tersebut hanya terdiri dari :

1. Kurma 4 buah.

2. Kacang telur 1 bungkus.

3. Kelapa serondeng 1 bungkus.

4. Kue jajanan pasar 1 pcs.

Padahal, prinsip utama MBG adalah pemenuhan gizi lengkap yang mencakup karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah sesuai panduan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketidaksesuaian ini memicu pertanyaan mengenai pengelolaan anggaran. Pemerintah sebelumnya menetapkan alokasi sebesar Rp.15.000/porsi. Namun, secara visual, menu "keringan" tersebut diperkirakan diduga hanya bernilai sekitar Rp.6.000.

"Kami sangat menyayangkan jika anggarannya besar tapi yang sampai ke piring anak-anak hanya menu seadanya. Ini bukan sekadar makan gratis, tapi harus bergizi sesuai janji pemerintah," ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya. 

Menurut keterangan, kejadian serupa sebelumnya diduga telah berulang kali terjadi, dimana kwantitas dan kualitas makanan yang rendah menyebabkan protes keras dari pihak penerima manfaat.

Menyikapi laporan orang tua siswa, dihari yang sama awak media pun mendatangi SPPG Yayasan ALRAFAEYZA MALIK NURMAN yang diduga menjadi penyuplai MBG di SDN 03 dan SMPN 03 Tanjung Aman guna mengkonfirmasi dan meminta klarifikasi mengenai adanya pendistribusian MBG tersebut.

Namun sesampainya dilokasi SPPG Yayasan ALRAFAEYZA MALIK NURMAN yang terletak di jalan soekarno hatta, no.207 kelurahan tanjung harapan, kecamatan kotabumi selatan, kabupaten lampung utara, awak media menemui jalan buntu.

Pintu bagian depan SPPG tersebut terlihat tutup, setelah mengetuk dan mengucap salam namun awak media tetap tidak mendapati respon yang berarti.

Dengan maraknya kejadian seperti ini pihak berwenang diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menindak tegas dapur-dapur SPPG "nakal" demi menghindari potensi korupsi serta malnutrisi terhadap anak bangsa yang menjadi target utama program.*

(Editor/Red)

PLT Lurah Rejosari Klarifikasi Isu Kurangnya Pelayanan, Tegaskan Siap Tingkatkan Kinerja

Lampung Utara, LensaNews-Online –

Pelaksana Tugas (PLT) Lurah Rejosari, Alhoiria, SH, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang sempat viral mengenai dugaan kurangnya pelayanan terhadap masyarakat di wilayahnya.

Isu mengenai kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan Rejosari sempat beredar luas dan menjadi perbincangan publik. Informasi tersebut menyoroti dugaan adanya keluhan warga terhadap pelayanan administrasi dan respons aparatur kelurahan.

Klarifikasi disampaikan langsung oleh PLT Lurah Rejosari, Alhoiria, SH, saat ditemui di Kantor Kelurahan Rejosari, Selasa (24/2/2026).

Pernyataan resmi tersebut disampaikan menyusul viralnya pemberitaan di media sosial dan sejumlah platform informasi online.

Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

Alhoiria menyampaikan klarifikasi untuk meluruskan informasi yang beredar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa selama dirinya menjabat sebagai PLT Lurah, tidak pernah menerima komplain serius terkait pelayanan.

“Saya tegaskan, selama saya menjabat sebagai PLT Lurah Rejosari, tidak pernah ada komplain dari warga terkait pelayanan. Kalaupun ada warga yang menyampaikan keluhan, tentu akan segera kami selesaikan secepatnya bersama yang bersangkutan,” ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya selalu terbuka terhadap kritik dan masukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Meski demikian, Alhoiria tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dalam pelayanan. Ia menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja aparatur kelurahan.

“Jika memang ada kekurangan, maka kami akan meningkatkan kembali pelayanan ini agar lebih baik lagi. Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah kepada seluruh masyarakat,” tambahnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menyampaikan secara langsung apabila terdapat kendala atau ketidakpuasan terhadap pelayanan di kantor kelurahan, sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang dan tetap menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah kelurahan dan warga demi terciptanya pelayanan publik yang optimal di Kelurahan Rejosari.

(Editor/Red)

Diduga Pelayanan Buruk, Warga Desak Bupati Lampung Utara Evaluasi Kinerja Kelurahan Rejosari

Lampung Utara, LensaNews-Online -

Sejumlah warga Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara mengeluhkan buruknya kinerja dan pelayanan aparatur kelurahan.

Keluhan tersebut mencuat setelah warga menilai pelayanan administrasi lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Senin (23/2/2026).

Selain itu sejumlah pegawai tidak mencerminkan sebagai pelayan publik, Beberapa warga mengaku kecewa dalam pengurusan dokumen administrasi seperti surat keterangan dan pelayanan lainnya.

Kondisi ini memicu ketidak percayaan masyarakat pada kelurahan Rejosari.

Keluhan tersebut disampaikan oleh warga Kelurahan Rejosari, Pihak yang menjadi sorotan adalah aparatur Kelurahan Rejosari, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Rejosari, Alhoiria.

Warga meminta perhatian dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan berharap pihak yang berwenang segera melakukan evaluasi terhadap aparatur kelurahan tersebut.

"Pelayanan publik di kelurahan kurang optimal, baik dari segi kecepatan maupun respons aparatur, selain itu kita sulit mendapatkan kepastian waktu penyelesaian dokumen",ujar warga yang kecewa dan tidak ingin disebutkan namanya.

Warga berharap adanya langkah konkret dari Pemkab, dan meminta agar Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, segera melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur Kelurahan Rejosari demi meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan profesional.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kkarifikasi resmi dari pihak kelurahan, Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Rejosari, Alhoiria, namun belum juga memberikan jawaban.*

(Editor/Red)

UPTD Bina Marga Provinsi Lampung Wilayah IV Respon Perbaikan Ruas Jalan Yang Tertimbun Lumpur

Lampung Utara, LensaNews-Online -

Tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur sebagian besar wilayah di lampung utara, sebagian ruas jalan Kotabumi -Bandar Abung Kecamatan Abung Timur tertimbun tanah, sehingga menyebabkan jalan tersebut licin dan mengalami kerusakan.

Supriyanto, selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi Lampung Wilayah IV bergerak cepat untuk segera memperbaiki ruas jalan tersebut.

“Curah hujan yang tinggi berdampak pada kondisi jalan di beberapa titik tertimbun tanah, Perbaikan ini pun merupakan bentuk respons cepat pemerintah Daerah agar akses transportasi masyarakat tetap aman dan nyaman", ujar supriyanto, Selasa (10/2/2026).

Kepada awak media, Supriyanto menjelaskan, curah hujan yang sangat tinggi bukan hanya menyebabkan banjir, namun juga memperpendek usia jalan. Oleh karena itulah pihaknya bergerak cepat lakukan mitigasi dan penanganan.

Supriyanto menghimbau agar masyarakat tetap berhati-hati saat melintas. Terutama di musim hujan yang masih berpotensi menyebabkan kerusakan jalan maupun kondisi jalan yang licin.

“kami menghimbau untuk mengingatkan masyarakat agar berhati-hati saat melintas, dan dengan adanya perbaikan ini kami berharap masyarakat dan pengguna jalan bisa kembali merasa aman dan nyaman dalam berkendara,”pungkasnya.

(Editor/Red)

BAZNAS Lampura Gelar Pencanangan Gerakan Sadar ZIS, Dihadiri Forkopimda Dan OPD

Lampung Utara, LensaNews-Online -

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lampung Utara menggelar kegiatan Pencanangan Gerakan Sadar Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) tahun 2026 dengan tema "Zakat Menguatkan Indonesia, Menyejahterakan Umat", yang dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS Lampura, pada kamis (5/2/2026).

Acara yang dipusatkan didalam aula gedung pusiban agung kotabumi berlangsung sejak pagi hari dengan dihadiri ketua BAZNAS Provinsi Lampung, Dr.Iskandar Zulkarnain, M.H. didampingi Komarunizar, M.Pdi. selaku Wakil ketua.

Kegiatan tersebut juga dihadiri para pimpinan / perwakilan Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda), unsur TNI/POLRI, KCP BPJS Ketenagakerjaan lampura, management RS Handayani lampura, marbot masjid, serta para mudzakki dan pengurus Unit Pengumpul Zakat desa.

Forum peluncuran program tersebut resmi dibuka dengan ditandai dibunyikannya suara sirine bersama-sama oleh pimpinan/perwakilan Forkopimda kabupaten lampung utara.

Dalam sambutannya, ketua BAZNAS Lampura, Drs.Budi Cipto Utomo, menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh.

"Diadakannya pencanangan program ini, kami sebagai lembaga resmi dari pemerintah mengajak serta mengingatkan seluruh unsur masyarakat terutama bagi masyarakat mampu untuk membayar zakat sesuai ketentuan dan skema yang telah ditetapkan negara maupun agama. Yang mana hasil pengumpulan dana zakat tersebut akan kita salurkan kembali terhadap para mustahid (penerima zakat), sehingga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat", ujar budi.

Moment penting dalam acara itu juga terjadi pada saat penanda tanganan kerjasama antara BAZNAS dan KCP BPJS Ketenagakerjaan kabupaten lampung utara.

Budi Cipto Utomo mengatakan, kerjasama antara BAZNAS dan BPJS Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan jaminan kesehatan serta keselamatan terhadap marbot masjid dalam melakukan aktivitas terkait kepentingan masjid.

Bupati Lampura. H. Hamartoni Ahadis, M.Si. dalam sambutannya juga menyampaikan arahannya terhadap para mudzakki terutama para ASN yang berada diwilayah lampura.

"Saya menyambut baik kegiatan peluncuran pencanangan Gerakan Sadar Zakat, infaq dan shodaqoh ini. Saya menghimbau kepada seluruh jajaran Pemkab Lampura untuk turut mensukseskan program ini dengan selalu mengingat dan merealisasikan kewajiban kita sebagai mudzakki", ucap bupati tersebut.

Acara tersebut dilanjutkan dengan RAKORDA BAZNAS 2026 yang bertujuan memberikan edukasi mengenai ketentuan wajib zakat dan ketentuan-ketentuan kategori penerima zakat bagi pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ), baik yang telah terbentuk dilingkup desa maupun bagi calon pengurus UPZ desa yang sedang akan dibentuk.

Atas digelarnya peluncuran program ini diharapkan menjadi edukasi bagi masyarakat akan pentingnya kesadaran membayar zakat, dan program-program usaha masyarakat miskin dapat ter-akomodir, sehingga ekonomi masyarakat dapat tumbuh dan menjadikan indonesia yang sejahtera.

(Editor/Red)

Diduga Intimidasi Dan Hina Karya Jurnalis, PWRI Lampura Laporkan Akun FB "Agung Subara" Ke Polisi

Lampung Utara, LensaNews-Online –

Darwis IB (47th) seorang insan pers yang juga tergabung dalam Organisasi Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Lampung Utara mendatangi Mapolres lampung utara guna melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online (ITE) terhadap Akun Facebook bernama “Agung Subara”, pada rabu (4/2/2026).

Kedatangan Darwis ke Mapolres lampung utara didampingi ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pembela Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Lampura, Anggi Ridho Qodrat, S.H.,ketua DPC PWRI Lampura, Edi Santoni, sekretaris DPC PWRI Lampura Hartoni, beserta jajaran.

Darwis IB, melalui kuasa hukumnya, Anggi Ridho Qodrat, S.H., menyampaikan, laporan tersebut terkait dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan, serta ancaman dan intimidasi melalui media sosial.

Laporan resmi itu tercatat didalam STTLP/B/72/II/2006/SPKT/Polres Lampung Utara/Polda Lampung, tertanggal 4 Februari 2026.

Pengaduan diajukan setelah Akun Agung Subara diduga melontarkan komentar bernada menghina dikolom Facebook “Ratu Sangun” yang merupakan akun milik serta di operasionalkan oleh Darwis IB saat dirinya membagikan link berita online Sergap24.Info.

Dalam komentarnya agung subara diduga menulis dengan kata-kata “Tabikkk sy hanya menjelaskan persoalan yg sebenarnya agar tidak jadi fitnah, pihak keluarga sudah melaporkan kembali yg menyebarkan berita hoaxs ini,,ini kasus sudah selesai tahun lalu dan sudah ada keputusan dari pengadilan,,aneh nya kok masih aja diangkat dengan kasus yg sama”. Lalu mengomentari dengan kata-kata “Hoaxs ini”.

LBH PWRI menilai komentar yang ditulis Agung Subara tidak hanya merendahkan profesi wartawan, tetapi juga menuduh karya jurnalistik wartawan PWRI sebagai berita hoaks.

Selain itu, akun agung subara juga diduga melakukan ancaman dan intimidasi yang dinilai berpotensi mengganggu kebebasan pers dan keselamatan jurnalis.

Ketua LBH PWRI Lampung Utara, Anggi Ridho Qodrat, menjelaskan bahwa pihaknya sebelumnya telah menempuh upaya persuasif dengan melayangkan somasi kepada pemilik akun Facebook tersebut.

“Pemilik akun sudah kami beri waktu 1 x 24 jam sejak somasi disampaikan untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media sosial dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya,” ujar Anggi.

Namun hingga batas waktu yang ditentukan, menurut anggi, agung subara dinilai tak mengindahkan somasi tersebut.

“Hari ini, Rabu (4/2), kami selaku kuasa hukum membuat laporan resmi di Polres Lampung Utara,” tegas Anggi Ridho Qodrat.

Anggi menambahkan, langkah hukum ini diambil sebagai bentuk komitmen LBH PWRI dalam melindungi hak-hak wartawan serta menjaga kehormatan dan marwah profesi jurnalistik.

LBH PWRI Lampung Utara berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan objektif.

“Kami berharap pihak kepolisian dapat memberikan perlindungan hukum kepada wartawan yang menjadi korban, sekaligus memberi efek jera agar kejadian serupa tidak terulang,” tambah Anggi.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya etika dalam bermedia sosial serta penghormatan terhadap karya jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang.

( Editor/Red)

Gandeng Kemensos, Aprozi Alam, Salurkan Bantuan Logistik Bagi Korban Banjir Lampung Utara

Lampung Utara, LensaNews-Online -

Anggota komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, H.Aprozi Alam, SE. secara langsung serahkan bantuan logistik dari Kementrian Sosial (kemensos) RI ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara guna disalurkan kepada korban terdampak banjir di kecamatan kotabumi selatan, kotabumi kota, dan kecamatan abung timur.

Penyerahan bantuan kemanusiaan tersebut berlangsung dihalaman pemkab lampura dan diterima langsung oleh H.Hamartoni Ahadis, M.Si. selaku bupati lampura beserta jajaran, selasa (3/2/2026).

Bantuan yang diserahkan mencakup berbagai kebutuhan pokok, mulai dari logistik makanan, peralatan dapur umum, tenda pengungsian, hingga pakaian anak-anak dan dewasa.

Dalam keterangannya, Aprozi Alam, menyampaikan, Penyaluran ini merupakan bagian dari upaya percepatan penanganan bencana di kabupaten lampung utara yang dilanda banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi sejak beberapa hari terakhir.

Ia juga menekankan bahwa kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sangat krusial untuk memastikan bantuan sampai tepat sasaran.

“Kami memastikan bahwa bantuan dari Kemensos ini terdistribusi dengan transparan dan akuntabel kepada warga yang benar-benar membutuhkan, terutama bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal,” ujar aprozi.

Di akhir acara aprozi menyatakan dirinya akan segera turun ke lokasi banjir yang berada di tiga kecamatan tersebut, guna meninjau secara langsung serta  memberikan bantuan sembako bagi warga yang terdampak banjir.

Pemkab dan khalayak umum menyambut baik kehadiran wakil rakyat dan bantuan tersebut. Saat ini, penanganan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar di posko-posko pengungsian hingga status tanggap darurat berakhir.

(Editor/Red)

Ditengah Hujan Deras, Aprozi Alam Salurkan Bantuan Ribuan Paket Sembako Bagi Korban Banjir Lampung Utara

Lampung Utara, LensaNews-Online -

Anggota komisi VIII DPR RI, H.Aprozi Alam, SE. dari Fraksi Partai Golkar, diikuti Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Generasi Muda Aprozi Alam (GEN-ZI), turun langsung ke lokasi banjir di tiga kecamatan untuk menyalurkan bantuan ribuan paket sembako bagi warga yang terdampak banjir di lampung utara, pada selasa (3/2/2026).

Aksi ini merupakan bentuk respons cepat parlemen dalam memastikan negara hadir di tengah kesulitan masyarakat.

Dalam penyalurannya, Aprozi Alam, bekerjasama dengan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampura yang dipimpin langsung oleh Kepala dinas (Kadis) BPBD, Erwin Syaputra, ST.,M.M. dengan mengerahkan puluhan personel serta kendaraan taktis reaksi cepat darurat logistik, secara langsung menyisir pemukiman warga di tiga kecamatan yang terdampak banjir, guna memastikan bantuan tepat sasaran.

Ditengah guyuran hujan deras, Aprozi menyampaikan, bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan seperti paket sembako, beras, mi instan, hingga kebutuhan mendasar lainnya.

"Hari ini saya agendakan untuk turun secara langsung membantu serta memberikan paket sembako bagi warga yang terdampak banjir di lampung utara. Tadi saya sudah ke SKB, perumahan kota alam permay, tanah miring, kali pasir kotabumi udik, dan bila cuaca memungkinkan akan saya teruskan menyisir ke lokasi selanjutnya, tapi kalaw tidak memungkinkan maka akan kita lanjutkan besok", ucap aprozi.

Ia juga menegaskan, dirinya akan selalu standby di kotabumi hingga genangan banjir telah surut serta memastikan masyarakat benar-benar dalam kondisi membaik.

"Mulai hari ini juga saya pastikan saya akan standby di kotabumi untuk membantu seluruh masyarakat yang terdampak banjir, kalawpun masyarakat mengalami kesulitan yang terkait banjir segera hubungi saya, saya akan bantu hingga tuntas", tegas wakil rakyat tersebut.

Kepada awak media, Erwin Syaputra, ST.,M.M. selaku Kadis BPBD Lampura mengatakan banjir kali ini terjadi di tiga kecamatan dan terdapat sebanyak 462 jiwa yang mengungsi.

"Banjir kali ini terjadi di tiga kecamatan, yakni kecamatan kotabumi selatan, kotabumi kota, kecamatan abung timur. Dan menurut hasil pantauan kami dilapangan ada sekitar 462 jiwa yang harus mengungsi kerumah kerabat yang lebih aman", paparnya.

Selain memberikan bantuan fisik, Aprozi Alam juga menyempatkan diri berdialog dengan warga untuk menyerap aspirasi terkait percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana, seperti perbaikan tanggul dan drainase yang rusak.

Hingga saat ini, sebagian warga masih bertahan di posko pengungsian, rumah warga dan kerabat yang dinilai lebih aman menunggu air benar-benar surut sepenuhnya.

Kehadiran legislator di lapangan diharapkan tidak hanya meringankan beban materiil, tetapi juga memberikan dukungan moral bagi para penyintas untuk bangkit kembali.

(Editor/Red)